RINGKASAN
Lenni Setyawati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Study Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman Samarinda. Implementasi Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan dalam wilayah Kota Samarinda, di bawah bimbingan Drs. Daud Kondorura dan Iman Surya, S. Sos.M.Si
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan dalam wilayah Kota Samarinda, dengan fokus penelitian, yaitu sosialisasi, penertiban(razia), pelaksanaan program pembinaan, sanksi hukum pidana.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi atau penelitian kepustakaan (library research), penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi, dokumen, dan pedoman wawancara, serta menggunakan metode wawancara (interview). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu analisis data model interaktif dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa secara umum tentang pelaksanaan penertiban dan pembinaan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2002 masih kurang optimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah pembinaan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Samarinda, diantaranya kurangnya fasilitas pendukung tempat pembinaan, kurangnya tenaga pembantu dalam hal pembinaan dan yang sering dilakukan pemerintah hanya berfokus pada penertibannya saja, oleh sebab itulah peranan pemerintah untuk menyelamatkan dan melindungi pengemis, gelandangan dan anak jalanan sangat di perlukan. Untuk melindungi pengemis, gelandangan dan anak jalanan agar menjadi Sumber Daya Manusia yang lebih Produktif dan menjadikan Kota Samarinda yang teduh, rapi, aman, dan nyaman (tepian) diperlukan kerja sama dari semua pihak antara pemerintah dan instansi terkait dengan masyarakat untuk bersama-sama di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2002 tersebut di Kota Samarinda.