Bayu, 03.38568.00405.11 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan judul skripsi “ Masalah Hukum Pembuatan Akta Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Peralihan Hak “ (Studi di wilayah kota Samarinda) mengambil data dengan wawancara dan quesioner, kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di bawah bimbingan Bapak Suradiyanto, SH, SE, M.Hum dan Bapak Hairan, SH.

Dalam jual beli tanah dan transaksi yang menyangkut tanah harus melalui proses sebuah peralihan hak atas tanah. Proses ini harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bentuk dari PP No.24 Tahun 1997 dalam tahapan pembuatan akta tanah untuk mendapatkan sertipikat tanah yang baru. Dalam proses ini ditemukan ada permasalahan dan hambatan dalam sebuah peralihan hak. Permasalahan ini ditinjau dari Struktur (Structure), Subtansi (Subtance), Kultur (Culture), menyangkut hambatan dalam proses peralihan hak.

Hambatan ini adanya dari proses peralihan hak yang masih belum dimengerti oleh masyarakat dalam melakukan kesepakatan, dimana antara penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang baru. Permasalahan ini menjadi hambatan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan proses peralihan hak tersebut. Hal lainnya pada hambatan peralihan hak, proses ini dapat pula dilakukan di Kantor Pertanahan setempat yang dimana proses ini dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan PP N0.24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah) dan PP No.37 Tahun 1998 (Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dengan demikian hal ini seharusnya bisa diperbaiki dengan adanya keseriusan pemerintah terhadap pertanahan sekarang.