ABSTRAK

METALIANDA. NIM 1408016027, Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Mulawraman Samarinda 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pers Dalam menyampaikan keterbukaan Informasi Publik. Tesis, jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pembimbing: (I) Dr. LaSina, SH.,M.Hum. (II) Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,M.H.
Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui alas an implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak berjalan sebagaimana mestinya dan upaya apa yang dapat dilakukan agar Pers mendapat perlindungan hokum mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sekaligus mengetahui mengenai hak pekerja Pers dalam memperoleh informasi apakah sudah mencerminkan kemerdekaan Pers.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normative sementara Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-Undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Inteljen Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, buku-buku hasil penelitian, artikel-artikel ,dan sebagainya. Dari hasil penelitian diketahui alas an Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers tidak berjalan sebagaimana mestinya dan juga dapat diketauhi upaya yang apa yang dapatdilakukan agar Pers mendapatkan perlindungan hukum.
Untuk dapat mewujudkan Perlindungan Pers maka Tuntutan menjadikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers sebagai lexspecialis menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum semakin mendesak agar jalannya Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers dapat berjalan sebagaimana mestinya dan amanat Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dapat terlaksana dengan baik, beriringan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kata Kunci : PerlindunganHukumTerhadap Pers.