ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA SENGKETA LINGKUNGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor :30/G/2015/PTUN-SMD)

Putusan Nomor :30/G/2015/PTUN-SMD memuat permasalahan tumpang tindih lahan antara pertambangan PT. Sinar Kumala Naga diatas hutan Pendidikan dan Penelitian yang diakibatkan oleh pembuatan izin yang kurang cermat sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga mengakibatkan terjadinya perambahan dan perusakan fungsi hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Pengajuan guatan dilakukan ole`h Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (BADAK) terhadap Bupati Kutaikartanegara dan PT. Sinar Kumala Naga sebgai Tergugat Intervensi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Samarinda, hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran paradigma dalam poisisi menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah membuka peluang bagi organisasi bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan sebagai bentuk perwakilan hak warga masyarakat melalui gugatan legal standing yang kemudian melahirkan Putusan Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD.
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menjadi sulit untuk dilakukan dikarenakan belum adanya lembaga eksekuorial di pengadilan Tata Usaha Negara, aturan yang kuang bersifat memaksa, dan kurangnya kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara untuk mau tunduk terhadap Putusan yang telah ada.
Keyword : Legal standing, Peradilan Tata Usaha Negara, Eksekusi.