Abstrack

I Ketut Bagia Yasa, 1208015049, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Lingkungan, PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PT.KITADIN EMBALUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM, dengan dosen Pembimbing I: Muhammad Muhdar dan Pembimbing II Rahmawati Al Hidayah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian non doktrinal, dengan tujuan untuk melihat secara langsung praktek-praktek reklamasi pada beberapa kawasan IUP PT Kitadin khususnya pelaksanaan reklamasi dan perencanaan dari reklamasi dan pascatambang. Dengan menggunakan dasar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang terkait dengan peran serta masyarakat di dalam reklamasi dan pascatambang. Dengan metode penelitian non doktrinal maka peneliti dalam penulisan ini memperoleh data yang bersumber dari masyarakat dengan proses wawancara dengan menggunakan perbandingan dokumen untuk melihat fakta yang di laksanakan dan di rencanakan dengan tujuan untuk memperoleh hasil balance dengan fakta di lapangan.

Praktek reklamasi dan pacatambang PT Kitadin berdasarkan data yang di peroleh terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan dari aturan terkait reklamasi dan pascatambang dalam hal peran serta masyarakat. PT Kitadin dalam rencana penutupan tambang menganggap peran serta masyarakat merupakan keterlibatan dalam proses pelaksanaan, karena perencanaan merupakan program dari empiro perusahaan. Lemahnya pengetahuan masyarakat sekitar mengakibatkan masyarakat tidak memahami terkait adanya peran serta dalam reklamasi dan pascatambang. Kesibukan masyarakat dengan mayoritas sumber ekonomi pada pertanian berdampak pada kebutuhan kawasan untuk pertanian yang beralih fungsi menjadi pertambangan merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk terlibat pada proses perencanaan. Tujuan masyarakat untu dapat terlibat dalam proses perencanaan selain karena alasan ekonomi juga karena kawasan PT Kitadin merupakan kawasan transmigrasi Pelita III pada masa orde baru tahun 1980 dan menjadi sumber produksi pangan dalam bentuk beras untuk masyrakat sekitar selain sebagai produksi.

Lemahnya konsekuensi hukum terhadap tidak adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan perencanaan reklamasi merupakan bagian dari ketidak taatan pemegang IUP untuk tidak melibatkan masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan dari tidak adanya peran serta masyarakat adalah perbedaan kawasan dari fungsi awal serta memutus rantai ekonomi warga.






Kata Kunci: Kawasan pertanian, alih fungsi, peran serta, kosekuensi, aturan.