ABSTRAKSI
Suriyanto, 01.28562.00179.11, dengan judul skripsi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Pelestarian Suaka Alam dan Kawasan Pelestaraian Alam di Taman Nasional Kutai (Studi di wilayah kabupaten Kutai Timur), di bawah bimbingan Bapak La sina,SH, M.Hum dan Bapak K.Wisnu Wardana, SH
Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 terhadap kawasan pelestarian suaka alam dan kawasanpelestarian alam di Kawasan Taman Nasional Kutai dan Untuk menemukan upaya penangananterhadap kerusakan lingkungan di Kawasan Taman Nasional Kutai.
PP Nomor 68 Tahun 1998 yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 19 Agustus1998 merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat yang ditetapkan pasal 23 UUPLH.Diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut merupakan usaha pemerintah untukmenyediakan dasar hukum yang kuat dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalamdalam upaya pelestarain lingkungan di taman nasional. Taman Nasional Kutai merupakan potretperubahan dan perkembangan kawasan konservasi yang dalam catatan pengelolaan mengalamipasang surut sesuai iklim dan kedewasaan pemahaman tentang konservasi itu sendiri. Reformasiyang mentransformasikan kekuatan dimasyarakat otonomi daerah yang memposisikanpemerintah kabupaten/kota menjadi kekuatan baru dalam pengelolaan TNK, dan perambahan liardan illegal logging serta pemberian lahan inclave oleh Pemda Kutai Timur yang sangatmerugikan Negara secara menakjubkan, menjadi contoh bahwa TNK tidak bisa ditangani secaraparsial akan tetapi menuntut upaya integrasi bahwa keberadaan TNK dibutuhkan secaramenyakinkan oleh semua pihak.
Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Pasal 19 ayat 4 mengaturlarangan untuk memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dansatwa dalam dan dari kawasan namun dalam implementasinya di TNK ternyata di lapanganterdapat pelanggaran – pelanggaran yang dapat menimbulkan kerusakan limgkungan yangdilakukan oleh masyarakat adapun pelanggaran tersebut yaitu adanya pembukaan lahan enclave,perambahan hutan dan illegal logging. Untuk menangani pelanggaran hal tersebut adalahperlunya kejelasan mengenai lahan enclave sehingga tidak terjadi perambahan di luar lahanenclave yang dilakukan oleh masyarakat di dalam maupun sekitar TNK, mengadakan kegiatanpengembangan usaha wanatani di desa – desa dalam kawasan TNK. Belum adanya kejelasanmasalah pemberian lahan inclave di areal kawasan Taman Nasional Kutai kepada masyarakat disekitar kawasan Taman Nasional oleh Pemda Kutai Timur yang di tentang oleh DinasKehutanan, yang mana kawasan Taman Nasional tidak bisa dialih fungsikan. Permasalahanenclave belum ada penyelesaian yang jelas sehingga pada posisi ini banyak yang memanfaatkanuntuk berspekulasi memiliki lahan dari masyarakat di luar kawasan enclave. ImplementasiPeraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 belum terlaksana karena masih ada terdapatperambahan / pemukiman, illegal logging maupun pemberian lahan enclave yang dikarenakankurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, selain
itu dikarenakan persentasi pendidikan Masyarakat tergolong rendah, dan tidak terserapnya