Wijaya, Hendera. 2025. “Manajemen Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Gugus 2 Kecamatan Sangkulirang.” Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman. Penelitian ini di bimbing oleh Prof. Dr. Hj. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum., Pembimbing I dan Prof. Dr. Azainil, M.Si., Pembimbing II. Kebijakan kepala sekolah berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen kebijakan kepala sekolah, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam konteks peningkatan kinerja guru di sekolah dasar Gugus 2 Kecamatan Sangkulirang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan 16 responden dari tiga sekolah, yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pengawas. Analisis data mengikuti model Sugiyono, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan, kebijakan kepala sekolah dilaksanakan melalui: (1) komunikasi yang efektif dan terbuka; (2) pelibatan guru dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana sekolah; (3) penggunaan pendekatan berbasis data untuk menjaga objektivitas; (4) pemetaan sumber daya guna memahami kekuatan dan kelemahan sekolah; (5) penetapan kebijakan prioritas; dan (6) pelibatan pengawas sebagai fasilitator komunikasi vertikal. Pada tahap pengorganisasian, kebijakan dijalankan dengan cara: (1) mendistribusikan tugas berdasarkan tupoksi dan keahlian tambahan; (2) menjamin keadilan dalam pembagian tugas dan komunikasi; (3) menetapkan tugas melalui surat keputusan; (4) menerapkan sistem rolling wali kelas; (5) melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan secara partisipatif; dan (6) menjaga keseimbangan antara struktur formal dan fleksibilitas. Tahap pelaksanaan mencakup: (1) mendorong pengembangan diri guru melalui pelatihan; (2) memberikan penghargaan; (3) memberikan tanggung jawab pengimbasan; (4) menciptakan lingkungan kerja yang mendukung; (5) melaksanakan koordinasi kebijakan secara efektif; dan (6) mengutamakan pendekatan partisipatif. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui: (1) observasi dan evaluasi; (2) pemantauan berkelanjutan; (3) pemanfaatan teknologi; dan (4) peningkatan kemandirian guru. Namun, pelaksanaan kebijakan menghadapi hambatan, antara lain: (1) resistensi dan proses pembiasaan di kalangan warga sekolah; (2) pengaruh dinamika kebijakan eksternal; (3) keterbatasan SDM dan sarana prasarana; serta (4) keterbatasan waktu dalam implementasi. Secara umum, kebijakan kepala sekolah mencerminkan praktik manajemen yang terarah, kolaboratif, dan adaptif dalam meningkatkan kinerja guru