Reza Pratama Putra, 1908016192, Program Studi Sarjana Hukum, Minat Studi Hukum Tata Negara, Dengan Judul Skripsi Penyelesaian Sengketa Pertambangan Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Bawah Bimbingan Ibu Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama Dan Bapak Dr. H. Abdul Kadir Sabaruddin, S.H., S.Ag., M.P., M.Hum. Selaku Pembimbing Pendamping. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota. Sebagai representasi dari masyarakat DPRD memiliki metode dalam penyerapan aspirasi baik secara formal maupun non formal. Fungsi dan Wewenang DPRD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal yang bertujuan untuk dua pokok pembahasan: Pertama, penulis ingin menganalisis legalitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelesaian sengketa pertambangan yang berdasarkan pada laporan masyarakat kepada perusahaan. Kedua, penulis ingin menganasis metode yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa akibat pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penyelesaian sengketa melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lembaga perwakilan rakyat memberikan tempat agar sengketa tidak berlanjut dengan gugatan ke pengadilan. Metode yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melakukan mediasi kepada para pihak agar dapat berdamai dengan dibuktikan dengan nota kesepemahaman.