Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan dalam penegekan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek oli kendaraan bermotor, bahwa pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pemalsuan merek merupakan delik aduan yang mana pihak kepolisian hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan artinya permasalah ini jika tidak ada yang mengadukan maka aparat kepolisian dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah: 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek oli pada kemasan, 2). Apa kendala dan Upaya penegak hukum dalam mencegah pemalsuan merek di Kota Samarinda.Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empris yang didasarkan adanya suatu ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek oli kendaraan bermotor dan kondisi factual yang terjadi di Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda, permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta data untuk menunjang hubungan antara penegakan hukum dan fakta tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan menjerat pelaku yang tanpa hak mempergunakan dan memperdagangkan merek oli kendaraan bermotor pada Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pidana penjara 5 (lima) tahun denda Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah. Kendala yang terjadi dilapangan yakni terbatasnya dalam delik aduan, adapun upaya yaitu dengan menyelenggarakan seminar dan pelatihan untuk pendaftar merek dan mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat