Muhammad Yusuf, “Penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kota Samarinda (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja)” di bawah bimbingan oleh Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si. SP4N-LAPOR ialah sebuah platform nasional yang dibuat untuk mengelola pengaduan serta dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aduan dan aspirasi terkait pelayanan publik yang dikelola secara online. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait penerapan SP4N-LAPOR di Satpol PP Kota Samarinda serta faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian ini ada apa sistem pengelolaan pengaduan dengan menggunakan indikator pendekatan sumber, proses, dan sasaran. Adapun sumber data berasal dari data primer yaitu key informan serta informan dan data sekunder didapatkan dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan dokumen. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara, observasi, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi. Kemudian untuk mendukung keberhasilan dalam memproses data penelitian kualitatif peneliti melakukan teknik analisis data yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SP4N-LAPOR di Satpol PP Kota Samarinda telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan program ini telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung oleh koordinasi yang baik serta arahan dari pimpinan. Proses penanganan aduan berjalan cukup lancar dengan penindaklanjutan yang terstruktur, hal tersebut memungkinkan Satpol PP merespon aduan secara cepat dan tepat, selain itu kerja sama dengan instansi lain juga menjadi faktor kelancaran. Program SP4N-LAPOR berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda dalam ruang lingkup kerja Satpol PP. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hambatan diantaranya masalah komunikasi internal, penjadwalan kegiatan, prosedur panjang dalam penanganan laporan, aksesibilitas aplikasi dan website yang kurang lancar, tidak adanya rekapitulasi laporan dan evaluasi internal oleh Satpol PP.