Yusuf Eka Nur Prasetya, 2008016065, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Perusahaan Tambang Batubara Yang Berakibat Kerusakan Jalan Umum, di bawah bimbingan Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H dan Orin Gusta Andini, S.H., M.H
Pertambangan batubara adalah serangkaian kegiatan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Pertambangan batubara memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jalan merupakan akses bagi masyarakat, dan terjadinya jalan rusak dapat menimbulkan kerugian
bagi warga. Salah satu penyebab kerusakan jalan adalah dampak dari lubangtambang batubara yang tidak direklamasi setelah aktivitas penambangan selesai. Salah satu contoh kasus yang penulis bahas adalah kerusakan jalan provinsi di Kelurahan Dondang, Muara Jawa, karena penambangan batubara oleh CV Prima Mandiri yang sengaja untuk tidak melakukan penutupan bekas lubang tambang batubara atau reklamasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana daripada korporasi yang tidak melakukan kewajiban reklamasi sehingga berakibat kerusakan jalan provinsi. Serta, mengetahui dan menganalisis peran penegak hukum dalam pasca pertambangan batubara yang tidak di reklamasi kemudian menyebabkan kerusakan jalan provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Socio Legal. Dalam hal ini penulis akan menggunakan
realitas yang terjadi mulai dari keadaan di lokasi dan informasi dari orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan fokus penelitian, bertujuan untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.
Penerapan sanksi pidana menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) jika sanksi administratif tidak cukup untuk menegakkan hukum dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Kasus-yang penulis angkat menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban reklamasi sering kali tidak direspon dengan serius, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur, seperti kerusakan jalan yang mengancam keselamatan masyarakat. penulis menemukan bahwa adanya titik kelemahan pada pengawasan oleh inspektur tambang serta tindakan aparat kepolisian yang kurang tegas. Sangat jelas bahwa perusahaan telah melakukanpelanggaran kewajiban reklamasi serta melakukan produksi tambang batubara di dekat jalan umum.