Difa Ananda, Program Studi S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Analisis Digital Governance di Kabupaten Kutai Timur Studi Kasus Website “Siap Kawal” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Di bawah bimbingan bapak Jumansyah, S.IP., M.I.Pol. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak kehadiran website Siap Kawal dalam penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu keperpustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, (a) Digital Strategy, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur masih kekurangan staf ahli dalam pengelolaan website Siap Kawal, meskipun begitu tenaga honorer mampu mengoperasikan teknologi untuk pelayanan masyarakat. Selain itu, masyarakat di wilayah terpencil juga menghadapi kendala literasi digital dan akses internet, sehingga pemanfaatan layanan digital belum optimal. Disdukcapil juga memiliki sistem kerja terstruktur dan komitmen terhadap pengembangan aplikasi online, tetapi keberlanjutan layanan ini bergantung pada pemeliharaan teknologi dan kemampuan SDM dalam mengikuti perkembangan digital. (b) Digital Policy, Layanan Siap Kawal telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kutai Timur dan membantu meringankan beban kerja petugas Disdukcapil. Layanan digital ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya transparansi serta kemandirian masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. (c) Digital Standards, Layanan digital Siap Kawal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur telah berhasil menerapkan SOP yang jelas dan terstruktur, yang memudahkan masyarakat dengan informasi persyaratan yang komprehensif. Penerapan SOP yang baik ini telah meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan secara online, sehingga mendukung terciptanya tata kelola layanan publik yang efektif dan transparan.