RINGKASAN
DEDY SUWANDI, Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pelayanan Prima
Aparatur Pemerintah di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda,
dibawah bimbingan yang saya hormati Bapak Drs. Muhammad Noor, M.Si
sebagai Pembimbing I dan Bapak Iman Surya, S.sos, M.Si sebagai pembimbingII.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan
Pelayanan Prima oleh Aparatur Kelurahan, sekaligus untuk mengetahui faktorfaktor
yang
dapat
menghambat
Pelaksanaan
Pelayanan
Prima
Aparatur

Pemerintah
di
Kelurahan
Bantuas
Kecamatan
Palaran
Kota
Samarinda.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan
Prima yang berfokus pada prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu
penyelesaian untuk pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akta Tanah, sekaligus
untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam memberikan pelayanan prima
oleh aparatur di kelurahan Bantuas.
Sedangkan yang menjadi sumber data yaitu yang pertama berdasarkan
purposive sampling dengan key informan adalah Lurah Bantuas dan informan
adalah masyarakat yang pernah atau sedang pengurus dokumen di Kelurahan
Bantuas Kecamatan Palaran, Kemudian yang ke dua berdasarkan teknik snow ball
sampling dengan mencari informasi dari mereka yang direkomendasikan oleh key
infoman.
Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali
dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum tentang
Pelaksanaan Pelayanan Prima oleh Apartur Pemerintah di Kelurahan Bantuas dari
segi prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ada, dan dari segi
biaya pelayanan untuk pembuatan KTP dan KK sangat baik karena tidak dipungut
biaya sedikit pun atau gratis, dan waktu pelayanan pada dasarnya belum
maksiamal, karena masih terdapat kekurangan yang menghambat kinerja para
petugas, yaitu masyarakat yang tidak membawa persyaratan lengkap dalam
pengurusan dokumen, sedangkan yang menjadi hambatan aparatur pemerintah
kelurahan dalam memberikan pelayanan prima yaitu kurangnya sarana pendukung
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan temuan di atas disarankan tetap melakukan pengawasan dan
peninjauan aparatur untuk mencegah terjadinya pungli, perlu diadakannya
sosialisai tentang prosedur pembuatan dokumen kepada masyarakat dan
penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang aparatur kelurahan
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.