Dewi Nur Febryanty, 2025 "Media memegang peranan krusial sebagai saluran komunikasi yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan isu-isu kampanye, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, terdapat fenomena keberpihakan media dalam pemilu 2024, seperti kampanye terselubung dan pemberitaan hoax, yang mengancam netralitas dan objektivitas. Hal ini berpotensi mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat, yang merupakan dasar partisipasi demokrasi. Regulasi media, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan peraturan terkait lainnya, berupaya menjaga kebebasan pers dan tanggung jawab, namun praktik lapangan menunjukkan tantangan dalam implementasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji pengaturan terhadap netralitas media dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, Pengaturan netralitas media dalam pemilu presiden 2024 harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai demokratis, namun tantangan dalam implementasinya masih terjadi ketidaksesuaian di antara Das Saine dan Das Solen mengenai netralitas media nyata, sehingga diperlukan pengawasan ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga integritas dan netralitas media serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip jurnalistik. Kedua, Pengawasan netralitas media dalam pemilu melibatkan kolaborasi antara Dewan Pers, KPI, dan Bawaslu, di mana Dewan Pers menjaga independensi dan etika jurnalistik, KPI mengawasi konten siaran dan memberikan sanksi, serta Bawaslu memastikan pemberitaan media tidak memihak dan mengawasi media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak netral atau hoaks"