Dody Kurniawan, NIM 2008016153, Balikpapan, 2 Juli 2003, Minat Studi Hukum Pidana, Pembaharuan Hukuman Mati dalam KUHP 2023 Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum, dibawah bimbingan Dr. La Syarifuddin, S.H., M.H. dan Orin Gusta Andini, S.H., M.H. Hukuman mati merupakan pidana pokok paling berat. Namun, pada KUHP 2023 mengatur bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pembaharuan terkait asas lex favor reo yang dapat diberlakukan terhadap putusan inkracht tentu dapat menjadi problematika bagi terpidana mati jika nantinya mereka belum juga dieksekusi sampai dengan tanggal berlakunya KUHP baru. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif atau doktrinal dengan tambahan hasil wawancara dengan Hakim sebagai pemutus perkara guna untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu mengkaji bagaimana pembaharuan hukuman mati dalam KUHP 2023 dan menganalisis implikasi hukum terhadap pembaharuan hukuman mati dalam KUHP 2023 yang ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 3 (tiga) pembaharuan terkait hukuman mati dalam KUHP 2023 yang menjadi sorot utama, yaitu: Pertama, perubahan status hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif; Kedua, adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati;dan Ketiga, asas lex favor reo yang dapat berlaku terhadap putusan inkracht. Pembaharuan tersebut membawa implikasi hukum yang dapat menganggu kepastian terhadap terpidana mati yang belum dieksekusi hingga KUHP baru ini berlaku. Maka, perlu pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodasi perubahan dalam KUHP 2023, khususnya terkait hukuman mati.