Pengangguran merupakan kondisi seseorang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan tidak sesuai dengan tingkat upah yang dibayarkan. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara 6 negara ASEAN pada Tahun 2024 dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024. Jumlah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokan 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan indikator yaitu jumlah angkatan kerja, Jumlah Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum pada Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah Hierarchical Agglomerative Clustering menggunakan algoritma Single Linkage, Complete Linkage, Average Linkage, Ward Method dengan metode jarak Euclidean dan Manhattan. Pengelompokan dilakukan dengan 2 skenario pengelompokan yaitu 2 cluster dan 3 cluster sehingga menghasilkan 16 model cluster. Pengelompokan 2 cluster menggunakan algoritma Ward Method dengan Euclidean distance memiliki iterasi paling banyak yaitu 33 iterasi. Hasil pengelompokan 2 cluster menggunakan algoritma Average Linkage dengan Euclidean distance memiliki iterasi paling sedikit yaitu 24. Hasil pengelompokan diuji menggunakan metode Silhouette Coefficient untuk menentukan cluster dan metode jarak optimal. Berdasarkan hasil pengujian pada 16 model didapatkan cluster optimal pada skenario 2 cluster menggunakan algoritma Single Linkage, Complete Linkage, Average Linkage, Ward Method dengan Manhattan distance memiliki nilai Silhouette Coefficient yang sama sebesar 0.69. Cluster 1 merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka kategori rendah yang terdiri atas 31 Provinsi di Indonesia. Cluster 2 merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka kategori tinggi yang terdiri atas Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.Tingginya angka pengangguran terbuka pada 3 provinsi tersebut, maka dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan daya jual/beli masyarakat dan meningkatkan upah minimum regional untuk mengurangi tingginya tingkat pengangguran terbuka