Pada awal tahun 2019, Pemerintah Kota Samarinda telah menaikkan Pajak Bumi dan Bangungan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Kota Samarinda dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang terakhir kali dilakukan penyesuaian NJOP pada tahun 2014 sehingga berimbas dengan naiknya pokok ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak. Penelitian dimaksudkan untuk menguji pengaruh penerapan tarif progresif PBB yang menyebabkan kenaikan tarif NJOP terhadap jumlah PBB terutang wajib pajak dan kemampuan mereka dalam membayar PBB tersebut, serta perbedaan dampak penerapan tarif progresif PBB terhadap wajib pajak di perdesaan dan perkotaan. Penelitian dilakukan menggunakan analisis jalur dan uji beda terhadap data 100 wajib pajak di Kota Samarinda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif NJOP yang ditetapkan secara signifikan berpengaruh terhadap naiknya jumlah PBB terutang wajib pajak di Kota Samarinda. Sedangkan kenaikan jumlah PBB terutang wajib pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda. Terdapat perbedaan dampak untuk perubahan kebijakan PBB ini bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak di perdesaan dan perkotaan. Dimana kenaikan tarif NJOP sampai dengan PBB terutang lebih banyak membebani wajib pajak di wilayah perdesaan. Sedangkan kemampuan membayar wajib pajak di perdesaan tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat kemampuan membayar wajib pajak di perkotaan.