Kemunculan jasa pinjaman online yang dibarengi dengan praktik penagihan hutang yang tidak etis menyebabkan perlindungan hukum terhadap debitur menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi debitur dari kreditur yang melakukan tindakan melanggar hukum. Perlindungan hukum pidana bagi debitur berperan penting untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum seandainya terjadi. Studi pada penelitian ini akan merumuskan tentang penerapan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik penagihan hutang dan konsekuensi yang dihadapi oleh kreditur yang melakukan praktik penagihan hutang melanggar hukum pidana terhadap debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa sejauh mana sistem hukum pidana yang ada di Indonesia untuk melindungi debitur dalam praktik penagihan hutang oleh kreditur dan mengetahui konsekuensi hukum pidana yang dihadapi oleh kreditur saat melakukan praktik penagihan hutang yang melanggar hukum terhadap debitur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang disebut juga dengan pendekatan normatif. Penggunaan sumber hukum berupa sumber hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Bahan primer tersebut akan didukung oleh bahan sekunder berupa dukungan kepustakaan. Bahan yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.