Alif Aulian Poernomo, 1908016183, Medan 14 Juni 2002 “Normatifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Di Sertai Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia” dibawah bimbingan Bapak Dr. La Syarifuddin S.H., M.H dan Ibu Rini Apriyani S.H.,M.H. Di Indonesia, kejahatan mutilasi termasuk dalam kategori pembunuhan. Mutilasi adalah pembunuhan korban dengan memotong bagian tubuhnya. Tujuan dari mutilasi ini adalah untuk menghilangkan tanda-tanda pembunuhan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan mutilasi didasarkan pada Pasal 338 dan 340 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Pasal 338 dan 340 KUHP tidak mengatur atau menjelaskan mutilasi secara menyeluruh.
Di Indonesia, hukuman pidana bagi mereka yang melakukan mutilasi sama dengan pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian doktrinal yang bertujuan mengkaji dan mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama Bagaimana Implikasi Ketiadaan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan disertai Mutilasi Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Kedua Bagaimana Normatifikasi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa penting Undang-Undang mutilasi untuk menangani kasus mutilasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus membuat normatifikasi pada tindak pidana pembunuhan di sertai mutilasi. Ini karena pembunuhan biasa dan pembunuhan yang disertai mutilasi adalah dua hal yang berbeda.