Orly Octavia Nureni, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kerajinan Tangan Atas Konsumen Yang Melakukan Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Di Kota Balikpapan, dibawah bimbingan Ibu Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag dan Ibu Safarni Husain, S.H., M.Kn. Pengaturan mengenai jual beli antara pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam KUHPer dan UUPK, dimana di dalamnya mengatur mengenai adanya itikad baik serta hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan yang memberikan kerugian bagi pelaku usaha, menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum mendapatkan haknya secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan atas konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dan mengkaji fungsi perjanjian untuk meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen pada pelaku usaha kerajinan tangan di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan socio-legal yang menitikberatkan pada bekerjanya hukum di masyarakat dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam KUHPer dan UUPK, yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban untuk beritikad baik dalam melaksanakan jual serta hak dan kewajiban bagi para pihak. Sementara itu peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha sendiri dilakukan oleh pemerintan daerah Kota Balikpapan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan. Kedua, fungsi perjanjian untuk meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada pelaku usaha sendiri dapat dimaksimalkan melalui penggunaan perjanjian, yaitu perjanjian di bawah tangan dalam bentuk syarat dan ketentuan dan/atau dalam bentuk anatomi lengkap, yang di dalamnya mengatur hal-hal penting seperti ketentuan pembayaran di muka, ketentuan pembatalan serta ketentuan lain yang dapat meminimalisir risiko akibat pembatalan sepihak oleh konsumen serta lebih dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.