Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan seorang Herbalis dan serta pertanggujawaban yang dilakukan oleh seorang Herbalis terhadap tindak pidana malpraktik kedokteran yang dilakukannya oleh
Herbalis. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PERMENKES No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan atau berhubungan dengan penelitian seperti Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Pengobatan Tradisional, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri dan lain sebagainya yang memuat masalah malpraktik. Kemudian, bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwasannya kurangnya spesifikasi dalam peraturan hukum terhadap terdakwa selaku Herbalis dan vonis yang diberikan dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi serta penegakan hukum terhadap praktik pengobatan alternatif di Indonesia.