PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR KUARSA TANPA IZIN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nina Meigiyanti, 1908016102, Program Studi Sarjana Hukum, Minat Studi Hukum Pidana, Dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Kuarsa Tanpa Izin di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di bawah Bimbingan Ibu Dr. Haris Retno Susmiyati S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. M. Fauzi S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi dalam penegakan hukum pidana terhadap Penambangan pasir kuarsa tanpa izin dan mengetahui serta menganalisis penegakan hukum yang dilakukan untuk menegakkan penambangan pasir kuarsa tanpa izin di wilayah pesisir, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal dengan pendekatan sosio legal. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatan menjadi kewenangan negara. Hasil dari pertambangan masuk kepada penghasilan negara, oleh karena itu perlu adanya peran negara terhadap pengelolaan pertambangan agar dikelola lebih efektif. Wilayah Pesisir Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki potensi pertambangan berjenis bahan galian mineral bukan logam. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat secara ilegal atau tidak memiliki izin. Mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin telah di atur dalam Undang undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Permasalahan pada skripsi ini yaitu apa saja faktor penghambat penegakan hukum pada kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah pesisir Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kualifikasi pengaturan hukum pidana pertambangan pasir tanpa izin. Jenis penelitian ini adalah social legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat penegakan hukum pertambangan pasir tanpa izin, adapun kualifikasi pengaturan pidana dari kegiatan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ketersediaan
Detail Information
Judul | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR KUARSA TANPA IZIN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA |
---|---|
Pengarang | NINA MEIGIYANTI - Personal Name |
No. Panggil | SKRIPSI NIN p 2024 |
Subyek | Wilayah Pesisir Pertambangan Pasir kuarsa |
Bahasa | Indonesia |
Tempat Terbit | Universitas Mulawarman |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | Fakultas Hukum |
Jurusan | SARJANA HUKUM |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
DIGITAL LIBRARY