Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur menjadi tujuan urbanisasi bagi daerah-daerah sekitarnya maupun di luar daerah, sehingga kebutuhan akan lahan semakin meningkat tiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengantisipasi berbagai dampak yang timbul salah satunya penyimpangan lahan yang berpengaruh pada indeks kualitas lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Samarinda dan untuk mengetahui sebab akibat serta upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengatasi permasalahan terhadap tata guna lahan di Kota Samarinda menggunakan metode Driving force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara deskriptif dari hasil survei primer dan pengolahan data sekunder. Survei primer berupa observasi lapangan dengan pengumpulan data dari pihak instansi terkait dengan isu lingkungan hidup Kota Samarinda. Data sekunder dari institusi terkait digunakan untuk memperkaya hasil analisis studi ini. Dalam rangka untuk mengetahui permasalahan dan keterkaitan sebab-akibat dari perubahan tata guna lahan Kota Samarinda, maka digunakan pendekatan DPSIR yang terdiri dari kekuatan pendorong (Driving Force), tekanan (Pressure), kondisi yang terjadi (State), dampak (Impact), dan tanggapan (Response). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Samarinda pada tahun 2023 sebesar 29,92 dan termasuk dalam kategori kurang. Hasil analisis tata guna lahan dengan metode Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR), didapatkan hasil untuk faktor pemicu (driving force) meliputi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan kota, dan perubahan kewenangan dalam tata kelola IUP yang menimbulkan tekanan (pressure) berupa alih fungsi lahan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kota. Adanya pressure, mempengaruhi kondisi saat ini (state) pada lingkungan meliputi penggunaan lahan, tutupan lahan, dan pembukaan lahan. Dampak (impact) yang dihasilkan berupa
pertumbuhan lahan kritis, bencana banjir dan lonsor, serta terganggunya keanekaragaman hayati. Upaya (response) yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu
evaluasi terhadap peraturan daerah RTRW Kota Samarinda, penyusunan RDTR 8 kecamatan di Kota Samarinda, penyusunan KLHS RDTR di beberapa kecamatan di Kota Samarinda, serta penghijauan, reahabilitasi dan restorasi.