Penelitian ini mengkaji kedudukan fast track legislation dengan perspektif kaidah dan asas pembentukan perundang-undangan serta syarat agar fest track bisa berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah menganalisis basis dan landasan apa saja yang menjadi pertimbangang fast track legislation di Indonesia. Metode doctrinal digunakan dengan mengandung karakter normative karena memiliki sasaran pada sekupulan norma, pada Tingkat aplikasi (professional constituency) atau pada Tingkat kedalaman penelitian fest track legislation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode fast track legislation menggambarkan proses pembentukan UU yang telah banyak melanggar aspek procedural (bypass law-making procedures) dan Undang-Undang tidak mengenal istilah terkait fast track legislation. Syaratsyarat fast track legislation agar dapat berlaku di Indonesia, pertama, fast track legislation harus dipergunakan secara selektif. Artinya tidak semua RUU dibahas menggunakan cara Fast track legislation. Kedua, Fast track legislation dipergunakan hanya untuk mempercepat tercapainya tujuan bernegara yang berkaitan dengan menjaga atau meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, mengatasi dampak berat pandemi ataupun mengatasi krisis ekonomi. Ketiga, Fast track legislation dapat dipakai pada RUU yang diyakini tidak akan menimbulkan perdebatan yang panjang dan berlarut-larut. Keempat, Fast track legislation tidak boleh mengurangi tahapan dalam pembentukan undangundang termasuk partisipasi masyarakat.