Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh manakah Implementasi kebijakan pelayanan publik telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan pemberkasan/penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari obyek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberi kebenaran berdasarkan data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari narasumber yang layak dapat dipercaya, berkompeten, hal ini untuk menghindari adanya informasi data yang meluas. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan komunikasi dan telah dikomunikasikan kepada dengan baik kepada para pegawai selaku Verifikator secara transparan dan penuh dengan kejelasan. Sejalan dengan redaksional di atas maka Implementasi yang berkaitan dengan sumber daya yang meliputi kemampuan pegawai dan jumlah pegawai selaku Verifikator yang merupakan tenaga pelaksana kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan pemberkasan atau penyaluran BOSP PAUD. Implementasi yang berkaitan dengan disposisi kekuasaan telah dilaksanakan dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab serta kejujuran dalam melaksanakan tugas, dalam rangka pemberkasan / penyaluran BOSP PAUD. Adapun Implementasi yang berkaitan dengan struktur organisasi yang meliputi standar operasional prosedur (SOP) telah memberikan arahan atau rambu-rambu dalam melaksanakan kegiatan dan tetap melakukan fungsi pengawasan secara terus menerus.