Asmiwati, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Konstruksi Hukum Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perusahaan Swasta Di Kalimantan Timur, dibawah bimbingan Dr. Siti Kotijah, S. H, M. dan Dr. Nur Arifudin, SH, MH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang konsep pelaksanaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan menurut Perpu Cipta Kerja yang akan dilakukan di perusahaan swasta dan memaparkan konstruksi hukum tentang konstruksi hukum jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal dengan metode komparatif untuk membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang menjadi korban Kehilangan Pekerjaan. Pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat penambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan memasukkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai tambahan dari lima program jaminan sosial yang telah ada sebelumnya. Salah satu penyebab dari kecilnya persentase pekerja yang mendaftar sebagai peserta JKP adalah ketidakpahaman terhadap mekanisme pengurusannya. Eksistensi dari peraturan-peraturan mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang relatif baru ini perlu dikaji lebih mendalam sehingga tujuan dari peraturan ini dibentuk bisa sesuai dengan yang diharapkan di awal serta bagaimana impactnya terhadap setiap pihak yang dilibatkan baik pembuat kebijakan, penyelenggara, serta penerima manfaatnya. Berdasarkan seluruh perbandingan ditemukan bahwa skema jaminan kehilangan pekerjaan efektif dalam mengatasi jumlah pengangguran, khususnya dalam masa resesi ekonomi serta dapat menerepkan konsep seperti di negara Jepang untuk melindungi pekerja yang mengalami Kehilangan Pekerjaan dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan hidup.