Penelitian ini untuk menjawab dua permasalahan yaitu pengawasan terhadap izin usaha sarang burung walet dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau No. 38 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami metode yang digunakan adalah metode sosio-legal yang didasarkan kondisi faktual di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha di Kabupaten Berau. Hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan implementasinya tidak memadai. Dalam Pengawasan terhadap Peraturan Bupati Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, ditemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program kebijakan. Kejelasan dalam peraturan dan konsistensi dalam Pengawasan terhadap menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas kebijakan Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan komunikasi, kejelasan, dan konsistensi dalam Pengawasan terhadap kebijakan guna memastikan keberhasilan program kebijakan tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, peneliti memberikan penjabaran peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi. Diharapkan, mampu membantu memperkuat pengawasan terhadap peraturan tersebut, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan pengelolaan usaha sarang burung walet yang lebih bertanggung jawab dan sistematis di Kabupaten Berau.