Salah satu fakta kerja sama antara entitas pemerintah dengan entitas perusahaan yaitu kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Kota Samarinda dengan PT. Samaco berdasarkan naskah perjanjian Nomor 028/SKB-SMC/IV/2016 tentang Pengelolaan Mahakam Lampion Garden Kota Samarinda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, PT. Samaco memiliki kewajiban berupa pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Kota. Namun dalam realisasinya PT. Samaco tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi tersebut dikarenakan berbagai faktor. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji 2 (dua) permasalahan, yaitu pertama pelaksanaan kewajiban pemerintah Kota Samarinda dan PT. Samaco dalam perjanjian kerja sama Pengelolaan Mahakam Lampion Garden kota Samarinda serta kedua, kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran kontribusi PT. Samaco kepada Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan perjanjian Kerja sama pengelolaan Mahakam Lampion Garden Kota Samarinda. Pengkajian terhadap permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio legal research. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Samarinda terlaksana sebagian terutama terkait dengan kinerja PMU yang kurang memuaskan dalam respons terhadap pengembangan area Mahakam Lampion Garden, sementara pelaksanaan kewajiban PT. Samaco dalam perjanjian kerja sama Pengelolaan Mahakam Lampion Garden juga terlaksana sebagian terutama kewajiban terhadap pembayaran kontribusi. Serta, kedua, kepastian pembayaran kewajiban kontribusi PT.Samaco kepada Pemerintah Kota pada periode 2016-2018 sudah terbayarkan dengan skema cicilan perbulan, sementara periode 2020-2021 belum mendapat kepastian dari Pemerintah Kota Samarinda terkait dengan permohonan penghapusan kontribusi dikarenakan force majeure.