NUR RAHMAN (2022), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Penunjang Pembangunan Fisik di Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Si dan Ibu Hj. Letizia Dyastari, S.Sos., M.Si. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembangunan fisik di Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dan Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah kampung dan BPK sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.Faktor pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu: dukungan kebijakan dari Pemerintah sekitar Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara Pahu dan Bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Kabupaten maupu Kecamatan yang harus terus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya kualitas SDM dan rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat kampung dan kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.