Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga dalam pelaksanaanya hukum merupakan aturan yang wajib di laksanakan oleh semua pihak baik peroranganmaupun badan hukum itu sendiri, sehingga hukum harus ditempatkanpadafungsinya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan termasuk putusan Pengadilan. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu, pertama, bagaimana status tumpang tindih izin lahan pertambangan dan perkebunan antara PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari setelah adanya putusan Pengadilan Nomor 89 PK/TUN/2012 Tanggal 25 oktober 2012; keduabagaimana legalitas dan status peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Triagatona berdasarkankesepakatan bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari yang mengabaikanPutusan Pengadilan dalam prespektif kepastian hukum. Penelitianini menggunakan pendekatan doctrinal dengan alasan keragaman variabel isuhukum dalam penelitian. Dalam penelitian ini disimpulkan adanya kepemilikanlahan yang syah merupakan milik PT. Sawit Kaltim Lestari berdasarkan putusan pengadilan tersebut sehingga PT. Triagatona tidak memiliki hak atas lahanyangtumpung tindih dan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi keijinusaha pertambangan operasi produksi PT. Triagatona yang berdasarkankesepakatan bersama dengan PT. Sawit Kaltim Lestari harusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan asas perjanjian terutama pada klausa sebabyang halal sehingga hal ini sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum, PT. Triagatona dan PT. Sawit Kaltim Lestari seyogyanya mentaati putusan pengadilanterhadap status kepemilikan lahan yang sengketa kemudian sumber dayamanusia Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang kurang melakukan verifikasi berkas tidak teliti sehingga terbitnya peningkatan ijin usaha bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukumdan kepastian hukum dalam hukum itu sendiri menjadi tidak pasti.