Asriwidowati Pradikta, Hukum Tata Negara, Konsep Ideal Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pada Tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah, di bawah bimbingan Dr. Rosmini, S.H., M.H dan Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. Penelitian in bertujuan untuk mengetahui sistem Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah (PD) dan menganalisis konsep ideal penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan Pengawasan Pada Tataran PD. Penelitian ini menggunakan pendekatan Non-doktrinal yang mengandung karakter empiris untuk mengetahui konsep penguatan inspektorat daerah yang ideal, sehingga dapat diterapkan pada setiap daerah di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda), yang mengartikan bahwa kedudukan Inspektorat Daerah berada di bawah Sekda. Kedudukan yang sama dengan PD lain, mengakibatkan Inspektorat Daerah dinilai belum dapat optimal dan kurang independen dalam pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, adanya Peningkatan tindak pidana korupsi di daerah khususnya oleh kepala daerah turut menjadi fokus KPK. Salah satu hal yang kemudian disorot KPK adalah mengenai peran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kurang optimal. Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah dapat dilakukan dalam bentuk pakta integritas sebagai komitmen pimpinan tertinggi (kepala daerah) dan pimpinan tinggi (sekda) untuk mengawal dan memberikan perhatian khusus atas tugas pengawasan yang dilaksanakan dapat lebih independen. Selain itu, didukung dengan pengembangan prosedur kerja dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia inspektorat daerah, dan penguatan regulasi dalam spesifikasi pembagian peran/tugas inspektorat daerah yang jelas agar Inspektorat dapat lebih memiliki wibawa dan independen di masa yang akan datang.