Muhammad Syamsu Rizal, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman, Desember 2023, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, di bimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si., sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Iman Surya, M.Si., sebagai Pembimbing II., Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si., sebagai Penguji I, Bapak Dr. H.M. Jamal Amin, M.Si., sebagai Penguji II, dan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, M.M., sebagai Penguji III. Pelayanan publik dituntut dapat adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya dengan adanya layanan daring sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa tentang implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini berjenis kualitatif bersifat deskriptif dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2014, dengan teori analisa menggunakan model implementasi dari George R. Edward III yang meliputi Communications (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Dispositions (Sikap Pelaksana), dan Bureucratic Structure (Struktur birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya antusiasme dengan banyaknya permohonan melalui daring dibandingkan dengan layanan secara langsung. Dimana (1) Communications (Komunikasi). Saluran komunikasi dibangun secara internal dan eksternal, baik bersifat top down dan bottom up antara Kepala Dinas dan aparatur pelaksana layanan daring dan kepada Masyarakat, (2) Resources (Sumber Daya). Resources (Sumber Daya) yang digunakan dalam layanan ini pada dasarnya ada 2 (dua) jenis yakni SDM dan Non SDM terdapat sejumlah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kinerja aparatur. (3) Dispositions (Sikap Pelaksana). Pada hierarkhi struktur birokrasi menjadi tanggung jawab Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Kemudian dibantu aparatur fungsional yang ditetapkan, khususnya para petugas operator SIAK. Dan (4) Bureucratic Structure (Struktur birokrasi). Melalui SOP yang ditetapkan dan jelas, pelaksanan layanan adminduk seacra daring dapat diterapkan dengan baik. SOP didukung dengan adanya pembagian atau penyebaran tanggung jawab tugas Petugas/aparatur (fragmentasi) layanan dukcapil secara daring.