Pada skripsi ini peneliti mengangkat tentang studi putusan mengenai analisis putusan hakim pada tindak pidana persetubuhan sedarah atau incest dalam putusan nomor 579/Pid.Sus/2023/PN Smr dimana dalam penyelesaian pada putusan berbeda dengan penyelesaian yang sebagaimana mestinya, yaitu dengan menggunakan aturan hukum yang berbeda yang mana bentuk perbuatan tidak dapat disamakan dalam tindak pidana ini, sehingga fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindak pidana persetubuhan sedarah atau incest dan apa sebenarnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 579/Pid.Sus/2023/PN Smr. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doctrinal dengan kajian mendalam terhadap putusan, didasarkan pada suatu permasalahan yang dianalisis dari sebuah putusan pengadilan negeri Samarinda. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain: 1) bahwa dalam putusan yang diteliti telah terjadi tindak pidana persetubuhan sedarah atau incest namun regulasi yang diterapkan merupakan delik persetubuhan terhadap anak dengan bujukan, posisi kasus dalam putusan lebih mengarah ke pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016, 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 579/Pid.Sus/2023/PN Smr lebih mengarah kepada dakwaan jaksa penuntut umum, tidak ada membuat pertimbangan lain terkait peraturan perundang-undangan yang digunakan sehingga pada akhirnya putusan yang dihasilkan tidak menggunakan aturan hukum yang sesuai dengan perbuatan pidana pelaku. Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa hakim itu tidak adil, melainkan adanya kekeliruan oleh hakim yang menghasilkan sebuah putusan yang tidak mencerminkan sebuah keadilan yang diinginkan oleh semua orang.