Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang lahir dari hasil amandemen UUD 1945 pada 1999 sampai 2002. Lembaga ini hadir sebagai respon atas terpusatnya pemerintahan pada orde baru yang menimbulkan berbagai gejolak di daerah. Melalui DPD, harapannya kepentingan daerah dapat diartikulasikan dalam pengambilan kebijakan di taraf nasional. Selain itu, DPD juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme check and balances antar lembaga legislatif (DPR dan MPR) serta mewujudkan DPD sebagai representasi daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat DPD untuk menciptakan mekanisme check and balances serta mewujudkan DPD sebagai representasi daerah sayangnya harus terhalang. Kewenangan serta keanggotaan DPD yang ada saat ini belum cukup untuk mewujudkan mekanisme check and balances baik DPD dengan DPR maupun DPD dalam forum MPR. Selain itu, simpatisan partai serta syarat domisili yang terlalu longgar menjadikan DPD sebagai representasi daerah belum terwujud secara maksimal.

Desain kewenangan dan keanggotaan DPD dengan memaksimalkan fungsi legislasi serta menambah jumlah keanggotaan dapat menjadi salah satu upaya untuk menciptakan check and balances antar lembaga legislatif. Selain itu, diperlukan pula desain baru syarat pencalonan DPD, dengan pelarangan pencalonan terhadap simpatisan partai politik serta penyempitan syarat domisili untuk mewujudkan DPD sebagai representasi daerah yang murni.