Aqsha Sofia Wardani, NIM. 1708015239, Samarinda, 23 Maret 2000. Minat Studi Hukum Perdata, Konstruksi Kekosongan Hukum Peradilan Perdata Di Wilayan Ibu Kota Negara Baru (IKN) dibawah bimbingan Dr. Nur Arifudin S.H., M.H dan Lily Triyana, S.H., M.HumPasca resminya penetapan wilayah Ibu Kota Baru, yang disebut dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.Wilayah IKN tersebut secara spesifik diambil dari sebagian wilayah administratif milik Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak di tetapkannya beberapa desa dan kecamatan menjadi kawasan khusus adminstratif IKN maka wilayah tersebut secara resmi tidak lagi menjadi kawasan kabupaten sebelumnya melainkan menjadi wilayah khusus milik Ibu Kota Nusantara. Yang mana perubahan dalam suatu wilayah tersebut dapat berpengaruh terhadap yurisdiksi, status domisili dan status keperdataan milik seseorang. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi penentuan kompetensi relatif sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perdata dilingkup peradilan sebagaimana yang tertulis pada Pasal 118 Herziene Indonesich Reglement (HIR). Penellitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yaitu penelitian yang mengandung unsur normatif, menganalisis teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum. Pada Proses penelitian ini didapatkan hasil bahwa apabila terjadi pemekaran di sebuah wilayah adminstratif, dasar yang dapat digunakan dalam menentukan kompetensi relatif terdapat beberapa ketentuan dan asas-asas serta mengacu pada bagaimana tingkatan wilayah dan ketentuan pembagian yurisdiksi pada sebuah wilayah