Nova Fitria Rizky, Reformasi Birokrasi Pada Area Pelayanan Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Kalimantan Timur di bimbing oleh Bapak Dr. Iman Surya, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Daryono, S.Sos.,M.Si.,Ph.D sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi pada area pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berdasarkan sub fokus persyaratan, jangka waktu pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi pelaksana, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat reformasi birokrasi pada area pelayanan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian, perolehan data melalui wawancara mendalam dangan pejabat yang terkait, analisis dokumen, dan obeservasi lapangan, dengan teknik analisa penelitian menggunakan model interaktif kondensasi data, penyajian data dan verifikasi (penarikan kesimpulan) Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan reformasi birokrasi ditinjau dari sub fokus persyaratan: 3 betuk reformasi pembaharuan yaitu tatalaksana tingkat mikro berbasik pemenuhan persyaratan berbasis TIK, tatakelola tekologi, dan deregulasi kebijakanpara aparatur dan swasta. Sub fokus jangka waktu pelayaan: 4 betuk reformasi pembaharuan yaitu menejemen SDM profesional, tatakelola pemerintah digital, peningkatan pelayaan dan penguatan akuntabilitas. Sub fokus sarana dan prasarana: 3 betuk reformasi pembaharuan yaitu penataan tatalaksana sarana dan prasarana pengadministrasian perkantoran, tatalaksana berbasis TIK, penataan tatalaksana sarana peningkatan kompetensi. Sub fokus kompetesi pelaksana: 3 betuk reformasi pembaharuan yaitu penataan SDM profesional, penguatan akuntabilitas berbasis TIK, penataan perudang-undangan (deregulasi) yag feleksibel. adanya kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di area pelayanan Disnakertrans Kabupaten Paser yaitu, belum terlaksananya program pelaksanan evaluasi pada bidang hubungan industrial dan lambatnya sistem IT yang ditinjau dari faktor penghambat sarana dan prasarana, dan belum terlaksananya program pelatihan di tinjau dari faktor penghambat peningkatan kompetensi pelaksana atau aparatur.