Implementasi program kebijakan pembagian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram untuk warga miskin di Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dimulai pada tahun 2007 oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan energi alam, mengurangi beban ekonomi, dan menangani penyelewengan dalam distribusi minyak tanah. Program konversi minyak tanah ke LPG bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), Dasar hukum program ini mencakup UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Penelitian ini bertujuan untuk implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kilogram dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah tepat sasaran dan tujuan telah diterapkan dengan baik oleh aktor dan objek yang terlibat. Konsistensi pelaksana kebijakan juga efektif. Dari aspek kebijakan dan BUMDes, penerapan SOP oleh sub agen/distributor telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat kelemahan dalam distribusi dan penyaluran LPG kepada publik, yang masih dilakukan secara tertutup dan kadang menggunakan sistem terbuka. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan transparansi dalam distribusi dan penyaluran LPG, memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap sub agen/distributor, menyediakan pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan LPG, mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran LPG tepat sasaran.