Kemajuan teknologi dan informasi di satu sisi berdampak positif bagi kehidupan manusia. Namun disisi lain, menimbulkan dampak negatif yang menuntut perkembangan modus kejahatan yang beragam salah satunya perbuatan phising. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kejahatan phising dan apa saja hambatan dalam penegakan kejahatan phising tersebut. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan sosio legal research dengan tambahan buku dan jurnal yang bertujuan guna mengkaji dua pokok pembahasan: Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kejahatan phising. Kedua, menganalisis perlindungan hukum terhadap kejahatan phising dan apa saja hambatan dalam penegakan kejahatan phising tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan phising dikualifikasikan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik juncto Pasal 378 Kuhp. Namun dalam perlindungan terhadap korban kejahtan phising di Kota Samarinda sendiri masih belum optimal. Ada beberapa Faktor mendorong penyebab terjadinya kejahatan phising di kota samarinda. Faktor tersebut adalah faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya, kemudian dalam penegakan terhadap kejahatan phising sendiri, telah dilakukan upaya preventif dan represif. Dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya terjadi beberapa hambatan seperti adanya keterbatasan sarana, minimnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadinya, sulitnya dalam mencari bukti yang telah terjadi dalam pencurian data pribadi, serta minimnya anggaran juga menjadi salah satu hambatan terhadap penegakan kejahatan phising.