Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakanPeraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang penerapan disiplindanpelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalianCOVID-19 terhadap kegiatan penilaian kompetensi ASN di lingkunganPemerintah Kota Samarinda. Melalui fokus penelitian yaitu : (1) Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplindan Pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan danpengendalian Covid-19 terhadap Pelaksanaan Penilaian Kompetensi PNSdi Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan, kurun waktu penelitian sejakdiberlakukan aturan protokol kesehatan sampai dengan Februari 2023 yangmeliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. (2) Faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai UpayaPencegahan dan Pengendalian Covid-19 terhadap Pelaksanaan PenilaianKompetensi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini menemukan bahwakomunikasi yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya manusia, masalahdalam disposisi, dan kompleksitas struktur birokrasi menjadi hambatan utamadalam pelaksanaan kebijakan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penerapan disiplindan penegakan hukum protokol kesehatan pada kegiatan penilaian kompetensi dalam hal Komunikasi ditemukan bahwa, Informasi tidak disampaikan denganjelas dan konsisten.Penggunaan media web dan WAG yang belumoptimal. PadaSumber Daya diketahui masih terdapat kekurangan asesor untuk penilaiankompetensi. Alokasi anggaran yang belum optimal. Keterbatasan fasilitaskebersihan. Dalam disposisi terdapat komitmen pegawai tinggi, namunadamiskomunikasi dalam pembagian tugas. Kurangnya disposisi tertulismenyebabkan ketidakjelasan. Sedangkan pada struktur birokrasi dapat dilihat bahwa SOP yang ada belum rinci dan mudah dipahami dan Fragmentasi menyebabkan kurangnya koordinasi.
Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis untukmeningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk pelatihandanpengembangan, optimalisasi media komunikasi, pengelolaan anggaran yangefisien, serta peningkatan koordinasi dan pengawasan.