Penguasaan tanah oleh negara menjadi krusial untuk pembangunan, merujuk pada perencanaan pembangunan nasional. Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan di Indonesia, terutama di wilayah Timur. Namun, pelaksanaan pemindahan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait pembebasan lahan. Proyek Ibu Kota Negara memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat lokal. Mekanisme pembebasan lahan, seperti konsinyasi, menjadi kontroversi karena menimbulkan ketidakadilan. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian normatif, dengan yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Analisis hukum menunjukkan bahwa normanorma hukum terkait ganti rugi pembebasan lahan telah diatur dengan baik, tetapi implementasinya masih menimbulkan ketidakadilan dan minimnya perlindungan bagi hak-hak warga lokal. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup transparan dan tidak terbuka terkait perhitungan ganti rugi, serta pematokan tanah dilakukan secara sepihak dan masyarakat lokal dipaksa untuk melakukan mekanisme konsinyasi apabila tidak puas dengan hasil perhitungan nilai ganti rugi. Norma hukum yang ada belum mampu menangani permasalahan dengan efektif. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan hak-hak warga lokal dan transparansi dalam pembebasan lahan untuk proyek Ibu Kota Negara.