Muhammad Iqbal Arham, 1608015193, Barong Tongkok, 20 Februari 1998, Konsentrasi Hukum Perdata, Judul Penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN TERHADAP KENDARAAN YANG PARKIR DI BADAN TEPI JALAN KOTA SAMARINDA” Dibawah bimbingan ibu Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,K.N.,M.H selaku pembimbing utama dan ibu Lily Triyana, S.H.,M.H. selaku dari pembimbing pendamping. Khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat di timbulkan. Penggunaan tepi jalan sebagai lahan parkir dan penempatan kata toleransi dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir tidak mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. sehingga dalam Pelaksanaan Peraturan menjadi tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan implikasi hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pada ketertiban parkir di kawasan Kota Samarinda serta perlindungan hukum bagi pengguna jalan terhadap kendaraan yang parkir di tepi jalan di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan melakukan kajian kepustakaan dengan berdasarkan ilmu hukum dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan dengan menggunkan metode analisis normatif dengan mengaitkan dari aspek teori hukum, ilmu hukum serta filsafat hukum yang dimana proses penelitianya menghasilkan bahan pustaka yang bersifat teoritis sesuai dengan kajian yang di perlukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum Kota Samarinda sepanjang nilai dan analisis gangguan dapat terpenuhi, akan tetapi disisi lain dengan parkirnya kendaraan di tepi jalan menimbulkan implikasi hukum karena telah menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas atas hal tersebut. Sehingga untuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan perlu di lakukan agar memastikan subjek hukum meperoleh setiap hak tanpa harus di beritahu terlebih dahulu, penerapan seperti ini harus di lakukan oleh para penegak hukum agar pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas kedepannya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih efektif.