Perlindungan konsumen, yang merupakan prinsip mendasar dalam setiap sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen agar mereka tidak menjadi korban dari praktik dagang yang tidak adil atau merugikan. Dalam jual beli tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Begitu juga dalam jual beli Gas LPG yang tidak tepat sasaran serta permasalahan lainnya Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi konsumen dalam transaksi gas LPG di wilayah Kampung Danum Paroy serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak konsumen. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan konsumen serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sering menghadapi berbagai permasalahan dalam praktik jual beli gas LPG, seperti harga yang tidak stabil, kualitas produk yang tidak memenuhi standar, dan kelangkaan pasokan. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diperkuat melalui penegakan regulasi yang lebih ketat, pendidikan hukum kepada konsumen, serta peningkatan peran lembaga penegak hukum dalam menangani sengketa konsumen. Studi ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jual beli gas LPG. Konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menjamin hak-hak mereka untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman serta berhak mendapatkan informasi yang jelas. Penimbunan gas LPG yang mengakibatkan kelangkaan dan harga yang tidak wajar dapat dilihat sebagai praktik yang merugikan konsumen. Pemerintah daerah setempat memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait penimbunan gas LPG. Harga gas LPG juga harus tetap terjangkau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa distribusi gas LPG di Kampung Danum Paroy berjalan lancar dan adil, tanpa ada praktik penimbunan yang merugikan konsumen atau mengganggu ketersediaan dan harga gas LPG secara tidak wajar.