Pada sebuah perjanjian kerja di Indonesia beberapa pimpinan dalam perusahaan dapat meminta pekerja sebelum (pra) memulai hubungan kerja untuk mengadakan perjanjian kerja yang memuat non competition clause. Namun, akibat tidak adanya pengaturan secara tegas, pada beberapa kasus perjanjian ini ditandatangani oleh pekerja setelah (pasca) akan keluar dari perusahaan. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap informasi rahasia perusahaan atau rahasia dagang perusahaan untuk mencegah terjadinya pengungkapan rahasia dagang kepada pihak lain atau perusahaan kompetitor. Keberlakuan klausul ini baik pra memulai hubungan kerja maupun pasca akan berakhirnya hubungan kerja keduanya masih menuai pro-kontra terhadap keberlakuannya. Dengan kata lain, dianggap sebagai klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal dengan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pencantuman non competiiton clause pada perjanjian antara pengusaha dan pekerja di Indonesia serta akibat dari pencantuman non competiiton clause pada perjanjian antara pengusaha dan pekerja di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan mengenai keabsahan dari pencantuman non competition clause berdasarkan kaidah hukum perjanjian. Tidak adanya pengaturan non competition clause secara tegas dapat berakibat merugikan salah satu pihak. Terhadap hal tersebut maka pencantuman non competition clause baik pra maupun pasca harus diterapkan secara adil dengan memperhatikan syarat sah perjanjian, asas hukum perjanjian dan non competition clause yang dimaksudkan untuk menjaga rahasia dagang harus berdasarkan kewajaran. Pencantuman non competition clause yang tidak mengindahkan kaidah hukum tersebut termasuk sangat membatasi hak pekerja maka dapat berakibat batal demi hukum atau dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Sementara Pelanggaran pencantuman non competition clause yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat melakukan upaya hukum litigasi maupun non litigasi.