M. Ali Sadikin, NIM: 1908016063, Samarinda, Program Studi Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara. Dengan Judul PROBLEMATIKA BATAS WAKTU PERSETUJUAN DPR RI TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA , diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dibawah bimbingan Dr. Rosmini S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama dan Dr.Herdiansyah Hamzah,S.H,.LL.M selaku dosen pembimbing pendamping.
Perppu adalah peraturan yang seharusnya berbentuk Undang-Undang,namun dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena urgensinya. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi polemik karena dianggap tidak mencerminkan "hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Pengesahannya oleh DPR RI juga menuai sorotan karena dilakukan diluar batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang, menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research (SLR). Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian sosio-legal mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis, dan yuridis dari hukum tertulis, serta menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja kontroversial karena kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan dinilai melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme persetujuan Perppu harus tunduk pada batasan waktu. Diperlukan revisi regulasi untuk lebih mengakomodasi hak-hak pekerja dan keadilan sosial. Selain itu, pemerintah dan DPR disarankan meningkatkan transparansi dan keterlibatan pihak terkait dalam proses pembuatan, penolakan/persetujuan Perppu. Masyarakat juga perlu aktif didalam pembentukan perppu untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan mereka terwakili.