Ninda Fahrida, Implementasi Program Keluarga Harapan di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dibawah bimbingan Bapak Dr. Enos Paselle, M.AP Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dan Tim Pelakana PKH Kota Samarinda serta untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya menangani kemiskinan. Dengan latar belakang masalah yaitu penyaluran bantuan sosial yang masih membuat kebingungan masyarakat, dan selain itu masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan tidak mendapatkan bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu, implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 40 tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai meliputi pembukaan rekening penerima, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada KPM, proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Data primer didapat dari key informan yaitu Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Samarinda. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di RT.002 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dalam hal mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 40 namun untuk penerima baru bantuan sosial PKH tidak adanya sosialisasi dan edukasi, lalu ada perubahan nominal pada dana bantuan, dilihat dari faktor penghambat yaitu masih belum tepat sasaran, kurangnya sumber daya manusia pendamping PKH, kendala dalam menyampaikan informasi terkait PKH, dan adanya perubahan kebijakan.