Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan status wilayah yang ada di sekitaran wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) pasca pemindahan ibu kota negara dan menganalisis mengenai status keberadaan desa dalam undang-undang Ibu Kota Negara yang belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai status dan keberadaan desa sehingga terdapat tumpang tindih kewenangan didalamnya. Dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan non doktrinal, yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, menganalisa terkait pengaturan yang terkait serta mencari data di lapangan sesuai dengan pengaturan yang berkaitan dengan penelitian mengenai status keberadaan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lokasi penelitian dengan alasan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa yang wilayahnya termasuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa karena IKN merupakan Pemdasus pemerintahan otorita maka yang berlaku adalah peraturan otorita, bahkan dalam RTRW KALTIM yang baru pengaturan beberapa wilayah yang termasuk dalam kawasan IKN tidak lagi masuk dalam RTRW KALTIM sehingga mengenai status Desa Bumi Harapan untuk saat ini masih berjalan seperti semula, karena pengaturannya belum jelas disebutkan dan untuk saat ini peraturan tersebut masih dalam tahap p