Penelitian ini mengangkat fakta yang terdapat pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ibu Kota Nusantara bahwa terdapat kerusakan lingkungan dan terdapat isu lubang tambang yang diakibatkan aktivitas pertambangan yang terjadi di sana, akan tetapi dengan segala kerusakan lingkungan dan isu lubang tambang di Kawasan yang menjadi Kawasan strategis nasional ini, masih terdapat izin usaha pertambangan yang masih aktif. Dengan masih berjalannya aktivitas pertambangan ini maka menimbulkan kerugian besar bagi Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pelaksana pembangunan IKN. Dari akibat perbuatan melawan hukum ini, harus terdapat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana kedudukan Perusahaan tambang sebagai subjek hukum yang melakukan usaha pertambangan di Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan tambang dalam upaya pemulihan lingkungan pascatambang di Kawasan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dengan penelitian mendalam analisis teori, konsep, dan asas hukum, perundang-undangan, penggabungan teori, norma, dan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pertambangan yang terjadi di wilayah Ibu Kota Nusantara termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan tambang (onrechtmatige daad) dan pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) apabila perizinan Perusahaan tambang di Kawasan Ibu Kota Nusantara tidak dicabut sehingga menimbulkan kerugian bagi Masyarakat Negara Republik Indonesia.