Try Ana Suryani, 1908016041, Samarinda, 29 Januari 2001, Konsentrasi hukum Tata Negara. Dengan judul Problematika Penataan Prinsip Checks and Balances Terhadap Model Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dibawah bimbingan Wiwik Harjanti, S.H., L.LM., dan Poppilea Erwinta, S.H., M.H. Diadopsinya model kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelanggara pemerintahan daerah khusus yang kedudukannya selevel dengan Menteri merupakan konsep yang tak lazim dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karakteristik kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam serangkain pengaturan yang mendasari jalananya aktifitas persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaran pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Nusantara menunjukkan terkonsentrasinya kekuasaan di level eksekutif sehingga menimbulkan permasalahan terhadap keberlakuan mekanisme checks and balances. Penelitian ini ditujukan untuk mengalisis penataan checks and balances yang dikonstruksikan terhadap kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat doktrinal/normatif yang didasarkan pada bahan kepustakaan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan untuk selanjutnya dianilisis dengan pendekatan normative dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjukkan bahwa ketidaklaziman karakteristik khusus yang disematkan terhadap kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dinyatakan konstitusional. Namun di isamping itu, pengaturannya cenderung memusatkan kekuasaan di level eksekutif. Implikasinya adalah bahwa perwujudan prinsip checks and balances dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menjadi lemah karena ketidakberimbangan antar kekuasaan. Sejalan dengan itu maka diperlukan pembaharuan konsep dimana hendaklah kekuasaan DPR RI sebagai lembaga legislatifnya diperkuat melalui pengaturannya secara lebih terperinci.