Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu pembagian wilayah pemasaran sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan surat kesepakatan yang dibuat oleh jasa angkutan terhadap pembagian wilayah dalam perspektif persaingan usaha, akibat hukum terhadap indikasi adanya pembagian wilayah oleh jasa angkutan dalam perspektif persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yakni pendekatan perundang-undangan. Sumber dan jenis bahannya adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Pengambilan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber seperti buku, artikel dan beberapa sumber tulisan dari internet lainnya.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan pembagian wilayah pemasaran jasa angkutan di Terminal Sungai Kunjang berisi ketidakbolehan jasa angkutan sewa khusus (online) untuk memasuki area terminal dan hanya diperbolehkan mengantar penumpang di pintu masuk (di luar area terminal), sedangkan pengendara jasa angkutan umum berhak sepenuhnya beroperasi di area terminal Sungai Kunjang serta memberikan sanksi kepada pengendara jasa angkutan sewa khusus yang masuk di area terminal Sungai Kunjang. Hal tersebut memenuhi unsur-unsur persaingan usaha mengenai pembagian wilayah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menyingkirkan para pesaingnya.