Penegakan hukum pidana telah diupayakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Paser. Namun, terdapat kasus yang masih lepas dari penegak hukum, padahal lokasi tambang tanpa izin tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Kepolisian. Tujuan penelitian adalah menganalisis penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, dan bagaimana regulasi dan menganalisis implikasi hukum bagi penegak hukum yang tidak melakukan tindakan terhadap tambang batubara tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara socio legal research, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser masih lemah, dibuktikan dengan 3 (tiga) peristiwa illegal mining yang tidak di lakukan tindakan, padahal tambang illegal ini berada di wilayah hukum Polisi Sektor. Terdapat implikasi hukum bagi penegak hukum yang tidak melakukan tindakan terhadap tambang batubara tanpa izin, Dari regulasi yang tersedia tidak ada sanksi bagi aparatur kepolisian yang tidak melakukan penegakan hukum terhadap tambang illegal, hanya menyatakan segala kewenangan dan tugas-tugas kepolisian. Terdapat regulasi mengenai sanksi bagi pelaku tambang illegal, akan tetapi tidak ada sanksi bagi penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu perlu regulasi khusus untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur mengenai sanksi bagi penegak hukum yang tidak melakukan penegakan